KAYONG INFORMASI — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui sinergi lintas sektor. Langkah ini didukung oleh dana Bantuan Presiden (Banpres) senilai total Rp205 miliar yang dialokasikan untuk pemerintah daerah di wilayah Kalbar.
Dari total dana tersebut, Pemprov Kalbar menerima alokasi sebesar Rp40 miliar. Sebagian dari anggaran ini diprioritaskan untuk menyokong empat kabupaten yang belum mendapatkan alokasi bantuan langsung dari pemerintah pusat, yaitu Kabupaten Sekadau, Sanggau, Mempawah, dan Landak.
“Kita memahami bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Karena itu, meskipun empat kabupaten belum mendapatkan alokasi Bantuan Presiden Penanganan Karhutla dari pemerintah pusat, Pemprov Kalbar tetap memberikan perhatian,” kata Norsan.
“Dukungan yang kita terima akan kita optimalkan untuk membantu daerah yang juga menghadapi Karhutla, sehingga penanganannya dapat berjalan secara bersama dan merata”, lanjutnya.
Pemprov Kalbar juga menegaskan komitmennya untuk mengelola dan menggunakan anggaran tersebut secara tepat sasaran, efektif, transparan, serta akuntabel.
Tinggalkan Balasan