KAYONG INFORMASI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil meraih penghargaan atas capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dengan kategori tinggi. Dengan torehan skor 86,17, Kalbar resmi menempati posisi ke-4 terbaik secara nasional sekaligus menjadi provinsi dengan nilai IDI tertinggi di Pulau Kalimantan.

 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry B. Harmadi, kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam agenda Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 di Hotel Horison Ultima Sentraland, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).

 

Penilaian IDI sendiri merupakan instrumen resmi BPS yang bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait guna mengukur perkembangan kualitas demokrasi daerah, meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, hingga kinerja lembaga demokrasi.

 

Bukan Sekadar Tempat Ibadah, Gubernur Kalbar Dorong Masjid Jadi Pusat Ekonomi dan Sosial.

Usai menerima penghargaan, Ria Norsan menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja sama dalam menjaga iklim demokrasi yang kondusif di Bumi Khatulistiwa.

 

“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar Ria Norsan.

 

Norsan menambahkan, kualitas demokrasi juga berkorelasi erat dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut tecermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang kini naik ke angka 72,09 dan ditargetkan mampu menembus angka 75 di masa mendatang.

 

Guna mempertahankan capaian positif ini, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus mendorong pendidikan politik, keterbukaan informasi publik, serta memperkuat sinergi bersama media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurutnya, iklim demokrasi yang damai dan inklusif menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

 

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk F. Paulus, menekankan bahwa evaluasi IDI yang digelar berkala sangat strategis untuk mengukur kemajuan demokrasi secara berkelanjutan, baik di tingkat pusatmaupun daerah.