KAYONG INFORMASI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antardaerah sebagai langkah strategis menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di sela-sela Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Aruna Senggigi Hotel, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Ria Norsan menilai APPSI memiliki peran vital dalam menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, forum ini menjadi wadah efektif bagi para gubernur untuk merumuskan solusi atas persoalan lintas wilayah.
“APPSI menjadi wadah yang sangat strategis bagi kita semua untuk berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Norsan.
Ia menambahkan, kolaborasi antardaerah tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga membuka peluang saling belajar dalam mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan pelayanan publik, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui sinergi ini, posisi tawar daerah dalam memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat di tingkat nasional juga semakin kuat.
Tantangan yang dihadapi para kepala daerah saat ini turut diamini oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Dalam kesempatan yang sama, Bima menyebut dinamika pemerintahan daerah kian kompleks, mulai dari penyesuaian dana transfer ke daerah, realisasi janji politik, hingga tingginya ekspektasi publik.
“Suasana kebatinannya memang tidak mudah, gempurannya datang dari seluruh penjuru angin,” ungkap Bima.
Oleh karena itu, ia mendorong para kepala daerah untuk memperbanyak ruang diskusi dan sharing session. Pertemuan seperti APPSI dinilai penting sebagai sarana saling memberi inspirasi serta ruang kontemplasi antar pimpinan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI Rudy Mas’ud menegaskan bahwa APPSI merupakan “rumah besar” bagi seluruh gubernur untuk saling menguatkan dan menjadi jembatan komunikasi yang efektif dengan pemerintah pusat.
Rudy mengungkapkan, Raker APPSI tahun ini berfokus pada dua agenda strategis:
Reformulasi Kebijakan UMKM: Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis segmentasi serta rantai pasok (supply chain) demi menopang ketahanan ekonomi daerah.
Optimalisasi Pendapatan Daerah: Penguatan potensi pajak air permukaan untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Saya mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik dan transparan,” tegas Rudy.
Rangkaian rapat kerja yang dihadiri para gubernur, wakil gubernur, hingga sekretaris daerah se-Indonesia ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan aplikatif guna mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nasional.
Tinggalkan Balasan