KAYONG INFORMASI – Dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah menjelang Ramadan dan Idulfitri, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meresmikan kick-off Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026. Acara ini disinergikan dengan National Halal Fair (NHF) Kalbar 2026 yang berlangsung di Halaman Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kamis (19/2/2026).
Mengusung tema “Rupiah Memberi Makna di Bulan Penuh Berkah”, kegiatan ini merupakan kolaborasi strategis antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta 37 mitra perbankan. Sinergi ini bertujuan memastikan stabilitas harga pangan dan mendorong akselerasi pertumbuhan sektor syariah di Kalimantan Barat.
Prosesi pembukaan berlangsung khidmat, diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang memperkuat nuansa religius menjelang bulan suci.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa SERAMBI 2026 bukan sekadar agenda tahunan. Ia menilai kegiatan ini merupakan bagian dari orkestrasi kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah, terutama di tengah potensi peningkatan konsumsi masyarakat menjelang hari raya.
“SERAMBI 2026 adalah bukti nyata peran strategis Bank Indonesia dalam memastikan ketersediaan uang layak edar dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Kita optimis ekonomi Kalbar tahun ini tumbuh di kisaran 5,5 hingga 6 persen,” ujar Ria Norsan.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan momentum Ramadan sebagai penggerak konsumsi domestik, sekaligus menjaga stabilitas harga melalui empat aspek utama, yakni pasokan, distribusi, harga, serta komunikasi publik yang efektif.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan agar fundamental ekonomi daerah tidak terjebak pada tren pertumbuhan sesaat.
“Kalimantan Barat sedang bergerak menuju ekonomi yang lebih kokoh, bertumpu pada hilirisasi dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kita tidak ingin pertumbuhan yang semu, tetapi pertumbuhan yang stabil, terkendali inflasinya, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara inklusif,” tegasnya.
Di akhir pidatonya, ia menyoroti potensi besar Kalimantan Barat sebagai pusat industri halal baru di Indonesia, mulai dari sektor fesyen hingga produk UMKM.
Melalui kolaborasi dengan Halal Fair, Pemerintah Provinsi berkomitmen memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.
“Melalui Halal Fair ini, kita mendorong peningkatan sertifikasi halal UMKM dan digitalisasi transaksi melalui QRIS. SERAMBI 2026 bukan hanya menjaga Rupiah, tetapi juga mengakselerasi transformasi ekonomi daerah menuju struktur yang lebih produktif dan berdaya saing,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Doni Septadijaya, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan likuiditas yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.
Alokasi uang kartal di Kalbar meningkat dari Rp2,6 triliun menjadi Rp3,6 triliun, yang didominasi pecahan kecil.
“Kami menyediakan layanan penukaran di 70 titik melalui kas keliling retail, terpadu, hingga susur sungai. Kolaborasi ini juga mencakup layanan publik seperti SIM keliling dan pasar murah yang akan berlanjut hingga Maret mendatang. Nantinya ada 14.000 paket yang diedarkan di seluruh Kalbar,” tuturnya.
Doni menambahkan bahwa program penukaran rupiah ini tidak hanya dilakukan menjelang Idul Fitri, tetapi juga pada perayaan hari besar lainnya seperti Natal, Tahun Baru, hingga Imlek melalui program SEMPURNA.
Sementara itu, Deputi Direktur Promosi dan Kerja Sama Strategis KNEKS, Drs. Insa Putra, memberikan apresiasi tinggi dengan menyebut Halal Fair di Kalbar sebagai yang pertama diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2026.
Ia mencatat, pelaksanaan Halal Fair di 15 provinsi sebelumnya telah mencatat total transaksi mencapai Rp25 miliar.
“Kalimantan Barat diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyukseskan program Halal Fair melalui penguatan rantai nilai halal, keuangan syariah, dan literasi digital. Capaian ini nantinya akan dinilai melalui program Adinata Syariah,” pungkasnya. (KAYONG INFORMASI)
Tinggalkan Balasan