KAYONG INFORMASI – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri pertemuan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Aula Bima BPK Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat koordinasi tata kelola keuangan daerah, khususnya bagi wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, guna memastikan setiap rupiah dalam APBD dikelola dengan standar integritas yang tinggi.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menjelaskan bahwa proses entry meeting ini bertujuan untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya habis terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Entry meeting ini diharapkan menjadi wahana kolaborasi untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang bermuara pada kemanfaatan menuju kesejahteraan rakyat,” ujar Fathan Subchi.
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan agenda wajib tahunan yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Proses ini juga menjadi dasar bagi BPK dalam menentukan pemberian opini laporan keuangan.
Fathan Subchi mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk proaktif dalam menyajikan data yang akurat.
“Kami berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan transparan,” tegasnya.
Merespons arahan BPK, Gubernur Ria Norsan menekankan bahwa proses pemeriksaan laporan keuangan bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pemerintah daerah, melainkan instrumen pembinaan.
“Pemeriksaan ini bertujuan agar kita dapat meminimalisir penggunaan keuangan dan memastikan pengelolaannya berjalan baik dan benar,” ujar Ria Norsan.
Ia juga menambahkan bahwa pihak BPK memberikan tenggat waktu tertentu bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti setiap temuan selama proses pemeriksaan berlangsung agar laporan keuangan semakin sempurna.
Provinsi Kalimantan Barat saat ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan keuangan negara. Ria Norsan mengungkapkan bahwa dedikasi birokrasi Kalbar dalam menjaga akuntabilitas telah membuahkan hasil nyata berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima kali berturut-turut.
Selain itu, capaian penilaian kinerja keuangan Kalbar secara konsisten berada di atas standar nasional, Standar Kategori “Baik” dimulai dari angka 75, capaian tertinggi Kalbar pernah menyentuh angka 85,6. Penilaian tahun 2025 berada di angka 81.
Meski penilaian tahun 2025 berada di angka 81 sekian, Norsan optimistis Kalbar akan kembali meraih opini WTP selama tidak ada kendala krusial. (KAYONG INFORMASI)
Tinggalkan Balasan